Salah tangkap

Diberitakan, bahwa telah beberapa kali polisi salah tangkap. sampai-sampai orang-orang bersangkutan dihukum dan dipenjarakan. Terdapat 6 (enam) hal menarik tentang kejadian ini:
1) Polisi telah melakukan kesalahan menangkap orang-orang yang tidak bersalah. Hal ini dapat dihindarkan, jika polisi teliti dan cermat menganalisa informasi yang diterima. 2) Polisi tidak menghadirkan penasihat hukum yang bertugas membela terdakwa. Ini adalah kejadian yang fatal buat kepolisian yang mestinya mengerti dan menghormati hak-hak setiap tersangka.
3) Polisi telah melakukan penyiksaan dan pemerasan dalam usaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Nyata sekali, bahwa polisi bertindak sewenang-wenang dalam pemeriksaan
Hal ini dapat dihindarkan, sekiranya penasihat hukum hadir pada waktu pemeriksaan oleh polisi.
4) Tidak ada permohonan maaf dari polisi tentang kesalahan tangkap itu dan penyiksaan yang telah dilakukan. Suatu hal yang menunjukkan pembenaran atas kesewenang-wenangan itu.
5) Tidak jelas apakah nama yang bersangkutan sudah direhabilitir atau belum. Suatu hak setiap orang yang secara tidak "sengaja" dicemarkan, harus direhabilitir. 6) Tidak diketahui apakah polisi yang melakukan kesalahan tangkap dan penyiksaan itu sudah dikenakan sanksi administratip dan / atau pidana. Seolah-olah polisi dapat berbuat salah tanpa dikenakan sanksi, administratip atau pidana untuk kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya.
Jika sinyalaemn diatas benar, maka haruslah disadari, bahwa polisi adalah bagian dari penegak hukum, dan NKRI adalah negara hukum. Kalau para penegak hukum tidak menegakkan hukum, malahan dibebaskan dari pelanggaran hukum dan / atau kesalahan yang dibuatnya, apalagi dalam mendalankan tugas dan kewajibannya, perlu dipertanyakan: AKAN DIBAWA KEMANA NEGARA INI?